Rabu, 21 Juni 2017

Mekanisme Penggantian Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengundurkan diri dari jabatannya sesudah terkena operasi tangan tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengunduran diri politikus Partai Golkar itu disampaikan waktu keluar dari gedung KPK pada Rabu pagi tadi. 

Mekanisme Penggantian Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
Mekanisme Penggantian Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

Bagaimana mekanisme penggantian gubernur sesudah Ridwan Mukti mundur?


Ketentuan soal penggantian gubernur yang mengundurkan diri diatur dalam Undang-undang nomor 23 th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lantas diubah menjadi UU nomor 9 th. 2015. 

Soal pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dalam pasal 78 ayat UU nomor 23 th. 2014. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur bisa berhenti kalau meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Dalam perihal berhenti karena mundur atau diberhentikan, harus diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam sebuah rapat paripurna. 

Soal mekanisme pengunduran diri lantas dijelaskan di pasal 79. "Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk memperoleh penetapan pemberhentian," bunyi pasal 79 UU nomor 23 th. 2014 yang dikutip detikcom, Rabu (21/6/2017). 

Ketika pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah maka Presiden memberhentikan gubernur atas usul Menteri sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Apabila gubernur berhenti karena permohonan sendiri, pengisian jabatan gubernur dijalankan sesuai dengan ketetapan ketetapan perundang-undangan tentang penentuan kepala daerah. Namun, dalam perihal pengisian jabatan gubernur belum dilakukan, sesuai pasal 88 UU nomor 9 th. 2015, maka wakil gubernur jalankan tugas sehari-hari gubernur hingga dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur.

Seperti diketahui sesudah ditetapkan sebagai tersangka dalam masalah dugaan korupsi, Ridwan Mukti memperlihatkan mundur dari jabatannya selaku gubernur Bengkulu. Pernyataannya itu dia sampaikan Rabu pagi tadi di gedung KPK, Jakarta. 

Kementerian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hingga kini belum memilih status Ridwan Mukti. Kemendagri waktu ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPK untuk menindaklanjuti status Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

"Ini basic ketetapan Karo Hukum tengah koordinasi ke KPK. Kan tidak bisa dasarnya pemberitaan, harus ada basic ketetapan KPK dapat statusnya," ujar Tjahjo kepada wartawan, Rabu (21/6/2017). 

Sumber Referensi :
https://news.detik.com/berita/d-3537857/ridwan-mukti-mundur-ini-mekanisme-penggantian-gubernur-bengkulu

Informasi terbaru hari ini mengenai berita indonesia, sepakbola, moto gp, kesehatan, berita internasional dan lain-lain.


EmoticonEmoticon